Putin says Medvedev and he have close opinions about Libyan events

File picture : Russian Prime Minister Vladimir Putin, left and President Dmitry Medvedev

LJUBLJANA, March 23 (KATAKAMI.COM) -- Prime Minister Vladimir Putin said on Tuesday that President Dmitry Medvedev and he had very close opinions about the situation in Libya and stressed that the president determined the Russian foreign policy, Russian News Agency ITAR TASS reported on Tuesday.

“As for the unity or no unity in the opinions of Russian leaders about the events in Libya, the president determines the foreign policy of Russia and there cannot be any duality there,” Putin said. “If you ask me whether Mr. Medvedev and I have different views, I can assure you that we are close to each other and have mutual understanding.” 

“As for the core of the problem, we must think about victims, whose number is growing in the civil war and the bombings. That is what we must think about in the first turn. First and foremost, those involved in the tragedy must think about that and pray for saving their souls,” he stressed.  (*)

A regular meeting of the Anti-Corruption Council took place in the Kremlin

Russia's President Dmitry Medvedev (R) chairs a meeting of the presidential Anti-Corruption Council at the Kremlin in Moscow January 13, 2011. REUTERS/Dmitry Astakhov/RIA Novosti/Kremlin

Transcript : Medvedev’s opening remarks at meeting of the Council for Countering Corruption

Moscow, Jan 13 (KATAKAMI.COM / KREMLIN.RU) — In his opening remarks, Dmitry Medvedev outlined some of the most pressing challenges and issued relevant instructions.

The President noted that it is vital to expand civil society’s involvement in all anti-corruption initiatives. In addition, Mr Medvedev instructed the regional heads to inform the public about issues discussed at the recently established coordination meetings.

Another task is to check the accuracy and completeness of officials’ income declarations and exposure of those who provide false information. It is important to analyse the effectiveness of the financial information disclosure system. The President also instructed the Federal Taxation Service and the Prosecutor General’s Office to check the accuracy of officials’ income declarations within three months.

Dmitry Medvedev stressed the need for speedy adoption of a law directed against front companies, which were previously used for illegal cash-out transactions but now have become a channel for receiving bribes by officials. The individuals who use such firms and those who establish them must be brought to justice. The President instructed the Government to expedite the drafting of the bill and submit it to the State Duma by February 1, 2011.

Dmitry Medvedev also noted the importance of anti-corruption monitoring of international projects that will take place on Russian territory, such as the 2014 Winter Olympics in Sochi, the 2018 FIFA World Cup and the APEC summit. Control over spending of state funds for these events requires the collaboration of the General Prosecutor’s Office, the Accounts Chamber, the Interior Ministry and other federal agencies.

During the meeting heads of law enforcement agencies reported to the President on the results of the 2010 anti-corruption efforts. (*)

Tirulah Presiden Rusia, SBY Perhatikan Dong Perumahan TNI, POLRI & Kejaksaan

Russia's President Dmitry Medvedev

Jakarta 13/1/2011 (KATAKAMI) —  Bagi pengguna jejaring sosial TWITTER, kecepatan memperoleh informasi kelas dunia akan sangat cepat dan mudah sekali diperoleh.

Itulah yang terjadi pada hari Rabu ( 12/1/2011) kemarin, saat Presiden Rusia Dmitry Medvedev memuat informasi gambar terbaru di salah satu akun TWITTER dirinya bahwa ia baru saja mengunjungi perumahan bagi militer Rusia yang sedang dibangun.

KREMLINRUSSIA_E :   Dmitry Medvedev has inspected the construction of housing for military personnel in Podolsk outside Moscow http://twitpic.com/3pd2ux

Presiden Rusia Dmitry Medvedev didampingi Menteri Pertahanan Anatoly Serdyukov sedang melakukan peninjauan terharap pembangunan perumahan bagi militer Rusia di wilayah Podolsk ( Moscow), 12 Januari 2011. Foto inilah yang dirilis oleh Kantor Kepresidenan Rusia lewat jejaring sosial TWITTER

Dan itu bukan kunjungan Medvedev yang pertama untuk urusan militernya.

Yang ingin dibahas disini, betapa besarnya perbedaan “TAKDIR” antara prajurit MILITER di Rusia dan Indonesia.

Yang lebih menyedihkan lagi, di tanah air Indonesia ini tak cuma TNI yang sengsara dalam masalah perumahan. Kesengsaraan dan keterbatasan ( yang benar-benar sangat terbatas) di bidang perumahan ini juga dialami oleh POLRI & KEJAKSAAN.

Ya betul bahwa negara kita masih memiliki keterbatasan kemampuan untuk memenuhi kesejahteraan para prajurit TNI, POLRI dan Kejaksaan.

Itulah sebabnya mulai tahun 2011 ini, ada kebijakan terbaru dari Pemerintah dengan dikeluarkannya sebuah jalan keluar atau solusi untuk masalah kesejahteraan yaitu RENUMERASI.

Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan KEBIJAKAN KENAIKAN PENDAPATAN RENUMERASI.

Lewat RENUMERASI ini, akan diperoleh peningkatan pendapatan sesuai dengan porsi dan prestasi kerja mereka masing-masing.

Tapi, cukupkah hanya sebatas mengeluarkan kebijakan RENUMERASI ?

Titik fokus pada pembahasan dalam tulisan ini adalah masalah PERUMAHAN.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa di Indonesia ini, prajurit TNI sangat amat malang nasibnya untuk urusan perumahan.

Tak cuma prajurit TNI, tetapi anggota Kepolisian (POLRI) dan Kejaksaan juga bernasib sama.

Antara prajurit TNI,POLRI dan KEJAKSAAN untuk urusan perumahan bagi anggota-anggota mereka, sangat memprihatinkan sekali nasibnya.

Presiden Rusia Dmitry Medvedev didampingi Menteri Pertahanan Anatoly Serdyukov saat melakukan inspeksi pembangunan perumahan bagi prajurit militer Rusia di Podolsk ( 12/1/2011)

Sehingga ketika Presiden Rusia Dmitry Medvedev menunjukkan foto tentang kunjungannya untuk melakukan inspeksi pembangunan perumahan prajurit militer di negaranya, perasaan kita sebagai anak bangsa Indonesia menjadi sangat sedih sekali.

Betapa kasihannya prajurit di negara kita ini.

Salah satu bentuk permasalahan seputar perumahan prajurit TNI di Indonesia ini juga sangat unik yaitu banyak perumahan yang masih terus dihuni oleh penghuni-penghuni lama.

Bahkan bisa sampai belasan atau puluhan tahun masih mendiami perumahan dinas yang disediakan institusi.

Dan mari, kita telusuri gambaran singkat tentang situasi dan kondisi yang saat ini terjadi di jajaran TNI, POLRI dan KEJAKSAAN.

Khusus untuk TNI, ilustrasi yang dikemukakan disini tidak bisa menjadi acuan tentang situasi dan kondisi dari masalah perumahan dalam institusi TNI secara keseluruhan.

Sebab contoh yang akan kami sampaikan disini hanya fokus pada KOPASSUS.

DOKUMENTASI FOTO : Komandan Jenderal Kopassus Mayjen TNI Lodewijk F. Paulus (kiri), bertindak sebagai Inspektur Upacara pada upacara serah terima jabatan Wadanjen Kopassus, dari Brigjen TNI Nugroho Widyoutomo (tengah), kepada Brigjen TNI Agus Sutomo (kanan), di Gedung Balai Komando Makopassus, Kamis (21/10/2010)

Lewat percakapan dengan KATAKAMI.COM, Kamis (13/1/2011) di Jakarta, Brigjen TNI Agus Sutomo selaku Wakil Komandan Jenderal Kopassus mengemukakan bahwa hampir seluruhnya prajurit Kopassus di Indonesia dapat tertampung di perumahan dinas yang disediakan Markas Kopassus.

“Syukur Alhamdulilah, anggoata Kopassus itu dapat ditampung semua di rumah-rumah dinas. Memang ada satu atau dua orang yang meminta izin dari kami bahwa mereka ingin tinggal diluar komplek perumahan Kopassus. Biasanya karena mereka ingin tinggal bersama mertua. Kami izinkan. Tetapi secara keseluruhan, semua anggota Kopassus itu tinggal di perumahan dinas” kata Agus Sutomo.

Menurut mantan Komandan Group A Paspampres ini, Kopassus menyadari keterbatasan negara memenuhi kebutuhan perumahan bagi prajurit Kopassus sehingga para pimpinan di Kopasssus yang berinisiatif untuk memberikan perhatian dan bantuan besar untuk masalah perumahan ini.

“Untungnya di Kopassus ini, kami selalu mendapatkan warisan dari para pimpinan sebelumnya yang rata- rata meninggalkan warisan perumahan bagi prajurit. Misalnya Pak Edhie ( Mayjen TNI Pramono Edhie Wibowo, redaksi). Semasa beliau menjadi Danjen Kopassus, beliau membangun rumah susun sederhana untuk prajurit Kopassus di dalam komplek Cijantung ini. Begitu juga mantan-mantan Danjen Kopassus yang lain. Semua meninggalkan warisan perumahan untuk prajurit Kopassus” lanjut Agus Sutomo.

Danjen Kopassus. Mayjen TNI Lodewijk F. Paulus

Agus Sutomo menjelaskan bahwa para mantan Danjen Kopassus ( termasuk Danjen Kopassus saat ini ) sering melakukan kunjungan ke lapangan untuk melihat secara langsung kondisi perumahan prajurit.

“Itu sebabnya para pimpinan mengetahui situasi dan kondisi yang sebenarnya. Sedikit demi sedikit kalau ada rezeki, perumahan-perumahan yang sudah rusak akan diperbaiki. Malah saat ini Danjen Kopassus memberikan bantuan Rp. 5 juta untuk masing-masing perumahan prajurit di Group 1 Serang. Uang bantuan itu dapat mereka gunakan untuk memperbaiki perumahan yang mereka huni saat ini. Sedapat mungkin, Kopassus tidak akan pernah membebani prajurit untuk masalah perumahan atau anggaran apapun guna memperbaiki perumahan tempat mereka tinggal” ungkap Agus Sutomo.

Menurut Agus Sutomo, pimpinannya saat ini yaitu Danjen Kopassus Mayjen TNI Lodewijk F. Paulus telah mengeluarkan 5 perintah harian untuk seluruh prajurit Kopassus yaitu :

1. Tugas-tugas operasi harus berhasil dilaksanakan.

2  Tugas-tugas pertandingan atau perlombaan, baik olahraga umum atau militer, harus dapat dijuarai.

3. Tugas-tugas latihan atau pendidikan, harus mencapai tujuan dan sasarannya.

4. Setiap pelaksanaan tugas, baik dalam pelaksaaan operasi, latihan dan pendidikan, harus 0 (nol) kecelakaan atau zero accident.

5. Tidak boleh melakukan pelanggaran apapun dalam seluruh pelaksanaan tugas-tugas secara keseluruhan.

Kalau mencermati uraian Wadanjen Kopassus ini, tentu kita harus memberikan apresiasi kepada para pimpinan di Kopassus. Besarnya tanggung jawab dan kepedulian mereka terhadap nasib dan kesejahteraan prajuritnya, patut diacungi jempol.

Tetapi pertanyaannya, bagaimana dengan nasib TNI yang lain ( di luar Kopassus ) ?

Apakah para pimpinan memiliki tingkat kepedulian yang sama besarnya ?

Dan kalaupun mereka memilik tingkat kepedulian yang sama besar, apakah Pemerintah Indonesia tidak malu karena sampai detik ini tetap tidak bisa menanggulangi masalah perumahan prajurit TNI ( termasuk masalah perumahan POLRI dan KEJAKSAAN ) ?

Apalagi Presiden SBY sedang menjalankan masa kedua kekuasaannya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) dan Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo

Apakah nanti seorang Susilo Bambang Yudhoyono ini tidak merasa malu bila dicatat dalam lembaran sejarah bahwa dalam 2 periode kekuasaannya, ia tidak memberikan kontribusi apapun untuk menolong para abdi negara ?

Kalau tadi dari pihak Kopassus, bagaimana dengan pihak POLRI ?

Lewat percakapan dengan KATAKAMI.COM, Kamis (13/1/2011) di Jakarta, Irjen. Polisi Anton Bachrul Alam selaku Kepala Divisi Humas POLRI menegaskan bahwa tidak semua anggota kepolisian yang beruntung mendapat jatah rumah dinas.

“Sudah beberapa tahun terakhir ini, POLRI memang tidak mendapatkan anggaran dari pemerintah untuk membangun perumahan dinas bagi anggota kepolisian. Di kepolisian, yang bernasib baik maka dia bisa mendapatkan jatah rumah dinas. Tetapi tidak semua bisa seberuntung itu karena rumah dinas di jajaran kepolisian sangat terbatas jumlahnya. Sehingga banyak anggota kepolisian yang terpaksa kos, mengontrak rumah atau menumpang di rumah temannya” kata Anton Bachrul Alam.

Menurut Anton, anggaran dari Pemerintah lebih difokuskan pada anggota operasional yang berguna dan dirasakan langsung untuk masyarakat.

Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (JAMWAS) Marwan Effendy : "Banyak jaksa-jaksa yang terpaksa tinggal di rumah-rumah kos dekat kantor karena Kejaksaan tidak memiliki perumahan bagi para jaksa"

Nasib dari anggota kepolisian dalam sektor perumahan ini juga dialami oleh para JAKSA di Indonesia.

Dalam istilah anak gaul, BETI alias beda-beda tipis nasib dari anggota kepolisian yang tak tertampung dan tak mendapatkan fasilitas perumahan.

Dihubungi oleh KATAKAMI.COM, Kamis (13/1/2011), Marwan Effendy selaku Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan mengemukakan bahwa sangat besar jumlah jaksa-jaksa yang tidak mendapatkan fasilitas perumahan.

“Kejaksaan sebenarnya memiliki perumahan dinas tetapi hampir seluruhnya masih dihuni oleh penghuni-penghuni yang lama. Mereka tidak mau pindah. Dan kamipun tidak enak kalau harus mengusir mereka. Jadi untuk mengantisipasi itu, jaksa-jaksa yang tidak mendapatkan fasilitas perumahan terpaksa kos di rumah-rumah yang letaknya tidak jauh dari kantor-kantor Kejaksaan” kata Marwan Effendy.

Menurutnya, Kejaksaan Agung sebenarnya berkeinginan kuat untuk bisa menyediakan perumahan ini bagi para jaksa tetapi terkendala pada masalah anggaran.

“Kami sudah mengajukan permohonan sebenarnya untuk mengatasi masalah ini. Misalnya, rumah-rumah sitaan dijadikan perumahan untuk para jaksa. Tetapi belum bisa terelisasi. Kami tidak mendapatkan izin untuk melakukan itu. Salah satu penyebabnya karena rumah-rumah sitaan itu belum dilelang” lanjut Marwan Effendy.

Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono (duduk), Kapolri Jenderal Timur Pradopo (tengah) dan Jaksa Agung Basrief Arief sedang berbincang sebelum mengikuti rapat terbatas di Kantor Kepresidenan ( 20/12/2010)

Sekarang yang dimintai tanggung-jawabnya adalah Pemerintah Indonesia.

Sampai kapan Pemerintah mau “bersembunyi” di balik alasan-alasan klise bahwa kemampuan keuangan negara sangat terbatas sekali sehingga sampai detik ini tidak mampu memenuhi tingkat kesejahteraan abdi-abdi negaranya para institusi TNI, POLRI dan KEJAKSAAN.

Kasihan betul Indonesia ini, uang yang begitu banyak justru dinikmati oleh para koruptor dan jaringan-jaringan mafia yang bisa memperbudak aparat-aparat di berbagai instansi untuk melakukan apapun yang dikehendaki oleh para koruptor dan mafia-mafia tadi.

Sementara para abdi negara kita, hidup dalam kepahitan dan kegetiran yang berkepanjangan.

Mereka ( para abdi negara dari institusi TNI, POLRI dan KEJAKSAAN yang bergaji minim ), entah harus mengatakan apa kepada isteri dan anak-anak mereka tentang tidak sepadannya pengorbanan dan kerja keras sebagai abdi negara di tanah air tercinta ini.

Eh SBY, bukankah seharusnya anda malu sama Presiden Rusia yang terus konsisten memperhatikan kesejahteraan (terutama masalah perumahan) bagi prajurit militer mereka ?

Lakukan dong hal yang sama !

Tidak ada salahnya meniru sesuatu yang memang baik !

Perhatikanlah masalah perumahan bagi aparat TNI, POLRI dan KEJAKSAAN.

Dan kalau ada waktu luang dalam agenda harian Presiden SBY, coba diperiksa kembali bahwa bantuan pemerintah untuk masalah perumahan kepada TNI dan POLRI diberikan terakhir kali pada tahun 2002 oleh Presiden Megawati Soekarnoputri.

Dan anda SBY, apa bantuan anda sebagai Kepala Negara untuk masalah perumahan ?

Anda punya anak, punya menantu dan punya cucu, tentu mereka semua ingin anda bahagiakan.

Begitu juga dengan prajurit-purajurit TNI dan anggota Kepolisian (termasuk pada jaksa) di Indonesia ini.

Jangan wajibkan mereka mengabdi kepada bangsa dan negara tetapi kepedulian negara sangat kecil pada masalah kesejahteraan mereka.

Tidak cukup hanya RENUMERASI.

Bantu mereka dalam masalah perumahan karena itu memang merupakan TANGGUNG-JAWAB penuh dari Pemerintah.

(MS)

President Dmitry Medvedev meets Russian CEO of Rosatom State Atomic Energy Corporation

Russian President Dmitry Medvedev, left, listens to Russian Atomic Energy Chief Sergei Kiriyenko during their meeting in the Gorki residence outside Moscow, Tuesday, Jan. 11, 2011. (AP Photo/RIA Novosti, Vladimir Rodionov, Presidential Press Service)

Gorki, Jan 12 (KATAKAMI / KREMLIN.RU) — Mr Kiriyenko briefed Dmitry Medvedev on the completion of the ratification process of the 123 Agreement between Russia and the United States, which opens up opportunities for direct cooperation between the two states in nuclear energy.

The Rosatom CEO also informed the President about the agency’s performance in 2010, in particular, on the establishment in Russia of the world’s first guaranteed reserve of nuclear fuel under an agreement with the IAEA.

Sergei Kiriyenko reported to Dmitry Medvedev on the implementation of the programme for the construction of 28 new nuclear reactors in the country, as well as on the state corporation’s international contracts.

* * *

PRESIDENT OF RUSSIA DMITRY MEDVEDEV: Mr Kiriyenko, last year I signed a law amending some provisions on ROSATOM’s status. I believe it is an important document because it clarifies some of the details and, hopefully, will better equip ROSATOM to address the tasks that are assigned to the state corporation. What is your opinion?

DIRECTOR GENERAL OF THE STATE ATOMIC ENERGY CORPORATION ROSATOM SERGEI KIRIYENKO: Thank you, Mr President, these amendments are extremely important for us. The fact is that when the law on the state corporation was adopted three years ago, many things were different. It was before we launched a large-scale programme of building nuclear power stations, so the law you have signed regulates safety issues more rigorously, especially nuclear and radiation safety during the implementation of the programme for large-scale construction of nuclear power stations.

In addition, the law gives us the authority to tackle the tasks set by you and the Russian Government, in particular, regarding the nuclear icebreaker fleet. When the corporation was created, it was not in charge of the nuclear icebreaker fleet.

The law greatly expands export opportunities. In particular, as per your directive, it gives the state corporation the right to establish representative offices at Russian embassies. We had already coordinated everything with the Foreign Ministry and were just waiting for this law because otherwise we could not implement this programme. Right now we are starting to set up offices at key embassies in countries where we work, because it is crucial to have a permanent presence.

Now, regarding the corporation’s performance in 2010.

DMITRY MEDVEDEV: Go ahead, please.

SERGEI KIRIYENKO: You have touched on an international issue. Perhaps the most significant feature of last year is a series of large-scale international solutions. And just half an hour ago an exchange of notes took place concluding two years of work on the ratification of the agreement between Russia and the United States on cooperation in nuclear energy.

“The most significant feature of last year is a series of large-scale international solutions. And just half an hour ago an exchange of notes took place concluding two years of work on the ratification of the agreement between Russia and the United States on cooperation in nuclear energy.”

DMITRY MEDVEDEV: The so-called 123 Agreement.

SERGEI KIRIYENKO: That’s right, the 123 Agreement. This was a vestige of the past era that the two key nuclear powers had no direct agreements with each other; for example, we could not deliver anything directly to the Unites States or they to us, everything was done through some intermediaries, through third countries. It was totally absurd. Today the agreement has opened up new opportunities for us, which is very important from an economic point of view, because the United States is a key nuclear market. Today we supply more than 40% of fuel for US nuclear power stations under the famous HEU-LEU Agreement. Last year we concluded contracts well in excess of the agreement, since we have signed a supplementary agreement that allows us to circumvent the antidumping restrictions, worth in total $4.9 billion. We already have assets in the United States, taking into account the purchase of Uranium One, which we reported to you last year. On December 20, we extracted the first tons of uranium in the United States for the first time. Today we own 20% of US reserves.

DMITRY MEDVEDEV: That really is good work. What is most important is not to politicise this process, as it happened sometimes in the history of Russian-US relations, but manage it like a business. Strictly speaking, this will also bring the best results.

SERGEI KIRIYENKO: We have excellent new opportunities in the fuel cycle, and, most importantly, on the most promising directions, such as safety, creating conditions for nuclear industry development in third countries, and creating new generation reactors.

Here, too, I would like to report that by December 1 we fulfilled the most important directive issued by the President of Russia, creating the world’s first nuclear fuel reserve bank under IAEA control. It was Russia’s initiative and we implemented it in full. Since December 1 the fuel storage facility in Angarsk, the Irkutsk Region, has been under the control of IAEA inspectors, under IAEA safeguards, and we deposited 120 tons of low enriched uranium there. It is sufficient to completely refuel two large nuclear reactors. This is a unique new situation in the world. Russia has spent more than $300 million, and now the IAEA has the following opportunity: if a country, which is restricted in its efforts to produce nuclear fuel for political reasons, applies to the IAEA Board of Governors, and the Board makes a decision, we immediately open up this fuel bank so that such country can have access to its reserves. Delivery is guaranteed. This is a crucial event for the secure development of the nuclear industry.

Now the Americans are following in our footsteps. Their initiative is just beginning to take shape whereas ours has already been fully implemented.

DMITRY MEDVEDEV: That is very good and very useful but we should not forget about domestic efforts either. Your corporation has a number of projects, including construction. How is the situation there?

SERGEI KIRIYENKO: Everything is going well. If I may, I would like to tell you about our key performance indicators. In accordance with your instructions to state corporations, we have identified key performance indicators, which are set by the supervisory board and on which we report at the end of each year.

We have only the preliminary results now and I will submit to you the final figures when the balance is ready, but their accuracy is very high: we have exceeded all the objectives set by the Government last year. The key issue last year was profit indicators, and our net profit increased by more than 50% compared to 2009 and accounted for more than 60 billion rubles [about $2 billion]. Another very important task was to provide consumers with electricity. It was a difficult year, with the wildfires raging in close proximity to nuclear power stations, if you remember, transmission lines were damaged, and the winter has not been the easiest time, either. So for us it is very important that we have successfully tackled the challenges set by the Government, and even slightly exceeded our targets: we supplied 950 million kWh of electricity more than planned, exceeding our 2009 supplies by more than 4%, or 7 billion kWh.

DMITRY MEDVEDEV: I see that labour productivity has increased by almost 22%.

SERGEI KIRIYENKO: That’s right. Moreover, this is in comparable prices. That’s a key indicator.

DMITRY MEDVEDEV: This is a good indicator.

SERGEI KIRIYENKO: Yes, it is. The supervisory board included labour productivity among basic indicators because the nuclear industry, which was created in the Soviet times, lagged behind our foreign competitors in this area. Labour productivity growth and the creation of political conditions, which you mentioned at the outset, made it possible for us to conclude new international contracts. For us the number of international contracts is a major indicator.

DMITRY MEDVEDEV: The export portfolio has increased by 450%.

SERGEI KIRIYENKO: That’s right. Today we already have a portfolio of orders worth more than $20 billion. We are certain that this year we will increase it by a further 50% to total $30 billion. And the most important thing is the contracts for the construction of nuclear power stations. We have a programme for the construction of 28 nuclear power units in Russia, which has been approved. The deadlines had to be moved back because of the economic crisis but none of the projects have been cancelled. The work is in progress at nine sites. In this regard 2010 was a key year for us. We have commissioned the first nuclear power unit from this batch. We are especially proud that we completed construction in March, according to the schedule, and in November the power station was put into operation.

Now we have very strong growth in the volume of orders due to the new international contracts, because 28 nuclear power units in the country is an enormous programme, but it is already at a fairly high degree of readiness, and we estimate our potential international market at 30 more units, so we will build 28 units in Russia and another 30 abroad. The key countries for us are India, which you visited recently, Vietnam, a new partner for us, and Turkey. We have a unique model of ownership contract, signed last year, which gives Russia, or ROSATOM, the ownership of the nuclear power station on the territory of another country. This is certainly a unique case. This means that we have come to Turkey for 100 years, because the contract stipulates construction, 60 to 70 years of operation and fuel supply. This radically increases the scale of the contract.

Today a number of new countries are showing a great interest in this type of contract. They are ready to follow Turkey’s example and offer us the opportunity not only to build nuclear power stations using Russian technology, but also to be co-owners or owners of nuclear power stations. This option is currently under discussion with our colleagues.  (*)

Photostream : Russian President Medvedev And First Lady Svetlana attends Orthodox Christmas Mass

Russian President Dmitry Medvedev (L) and his wife Svetlana (not pictured) attend the Orthodox Christmas service in Moscow's Christ The Savior Cathedral, late on January 6, 2011. Christmas falls on January 7 for Orthodox Christians in the the Middle East, Russia and other Orthodox churches that use the old Julian calendar instead of the 16th-century Gregorian calendar adopted by Catholics, Protestants, Greek Orthodox and commonly used in secular life around the world. (Photo byd NATALIA KOLESNIKOVA/AFP/Getty Images)

Russian President Dmitry Medvedev (L) and his wife Svetlana (R) cross themselves during the Orthodox Christmas service in Moscow's Christ The Savior Cathedral, late on January 6, 2011. Christmas falls on January 7 for Orthodox Christians in the the Middle East, Russia and other Orthodox churches that use the old Julian calendar instead of the 16th-century Gregorian calendar adopted by Catholics, Protestants, Greek Orthodox and commonly used in secular life around the world. (Photo by NATALIA KOLESNIKOVA/AFP/Getty Images)

Russian President Dmitry Medvedev (L)speaks with his wife Svetlana (R) during the Orthodox Christmas service in Moscow's Christ The Savior Cathedral, late on January 6, 2011. Christmas falls on January 7 for Orthodox Christians in the the Middle East, Russia and other Orthodox churches that use the old Julian calendar instead of the 16th-century Gregorian calendar adopted by Catholics, Protestants, Greek Orthodox and commonly used in secular life around the world. (Photo by NATALIA KOLESNIKOVA/AFP/Getty Images)

Russian President Dmitry Medvedev (L) and his wife Svetlana (R) attend the Orthodox Christmas service in Moscow's Christ The Savior Cathedral, late on January 6, 2011. Christmas falls on January 7 for Orthodox Christians in the the Middle East, Russia and other Orthodox churches that use the old Julian calendar instead of the 16th-century Gregorian calendar adopted by Catholics, Protestants, Greek Orthodox and commonly used in secular life around the world. A (Photo by NATALIA KOLESNIKOVA/AFP/Getty Images)

Russia's President Dmitry Medvedev (R) talks with Patriarch of Moscow and All Russia Kirill after the Orthodox Christmas mass at Christ the Saviour Cathedral in Moscow, January 7, 2011. REUTERS/Vladimir Rodionov/RIA Novosti/Kremlin

Russian President Dmitry Medvedev to visit Palestinian territories

Russia's President Dmitry Medvedev

Please also visit : KATAKAMI.COM


January 05, 2011 MOSCOW (KATAKAMI / AP) - The Kremlin says President Dmitry Medvedev is going ahead with a visit to the Palestinian territories, even though his trip to Israel has been canceled.


The cancellation was due to problems in Israel - a strike at the Foreign Ministry, which made it difficult to organize the Russian president's visit. Even so, the Israeli government is likely to be angered by Medvedev's plans to visit the Palestinian territories and Jordan.


The Kremlin statement, released late Tuesday, said Israeli President Shimon Peres had apologized to Medvedev for the inability to prepare for his visit in mid-January.


During their telephone conversation, the two presidents agreed to meet during the World Economic Forum in Davos, Switzerland, at the end of the month. (*)

Photostream : Russian President Dmitry Medvedev visits the Roza Khutor ski resort in Sochi

Russian President Dmitry Medvedev, right, and Interros Investment Company President Vladimir Potanin, left, ride in a mountain lift to visit the Roza Khutor ski resort that is under construction for the 2014 Sochi Winter Olympics, near the Black Sea resort of Sochi, southern Russia, Tuesday, Jan. 4, 2011. The preparation for the Olympics in Sochi, has “actually entered its final phase,” Russian President Dmitry Medvedev said on Tuesday at the first working meeting on the heritage of the 2014 Olympic Games, ITAR-TASS reported. The president drew attention of the participants in the meeting held at the Roza Khutor ski resort to the fact that slightly more than three years remain before the opening of the Olympics. “This project is super large-scale for our country. Not because any Olympics is a very big project, not because we have not the easiest conditions here. The project is ambitious - in terms of the construction volumes and financing, as well as the organisational complexity,” Medvedev explained. (AP Photo / RIA Novosti, Mikhail Klimentyev, Presidential Press Service)

Russian President Dmitry Medvedev, left, visits a ski resort Roza Khutor that is under construction for the 2014 Sochi Winter Olympics, near the Black Sea resort of Sochi, southern Russia, Tuesday, Jan. 4, 2011. (AP Photo/RIA Novosti, Mikhail Klimentyev, Presidential Press Service)

Russian President Dmitry Medvedev looks on as he visits the ski resort of Roza Khutor that is under construction for the 2014 Sochi Winter Olympics, near the Black Sea resort of Sochi, southern Russia, Tuesday, Jan. 4, 2011. (AP Photo/RIA Novosti, Mikhail Klimentyev, Presidential Press Service, pool)

Russian President Dmitry Medvedev, second left, and Deputy Prime Minister Dmitry Kozak, left, ride in a mountain lift to visit Roza Khutor ski resort that is under construction for the 2014 Sochi Winter Olympics, near the Black Sea resort of Sochi, southern Russia, Tuesday, Jan. 4, 2011. (AP Photo/RIA Novosti, Mikhail Klimentyev, Presidential Press Service)

Russian President Dmitry Medvedev, center, flanked by Interros Investment Company President Vladimir Potanin, left, and Deputy Prime Minister Dmitry Kozak, right, visits the Roza Khutor ski resort that is under construction for the 2014 Sochi Winter Olympics, near the Black Sea resort of Sochi, southern Russia, Tuesday, Jan. 4, 2011. (AP Photo/RIA Novosti, Mikhail Klimentyev, Presidential Press Service)